Palangka Raya. Eksposborneo. Com –Krisis antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Palangka Raya tak lagi dipandang sebagai gangguan sementara, kini banyak menuai kritik tajam dari berbagai pihak, bahkan ada yang demo ke Kantor Pertamina setempat.

Bahkan, DPRD Kalimantan Tengah menilai persoalan tersebut sudah masuk kategori serius karena berdampak langsung pada mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan dasar yang bergantung pada ketersediaan energi.

Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait segera mengambil langkah luar biasa untuk memulihkan distribusi BBM. Menurutnya, kondisi masyarakat yang harus menghabiskan waktu berjam-jam di antrean menunjukkan ada persoalan nyata dalam rantai pasok.

“Kalau antrean terjadi hampir di semua titik, itu bukan lagi persoalan teknis biasa. Ini sinyal kuat bahwa distribusi harus segera dievaluasi dan dinormalkan.

“Jangan sampai warga terus dibebani keadaan yang seharusnya bisa dicegah,” ujar Junaidi, Jumat (8/5/2026).

Ditegaskannya, DPRD menerima banyak keluhan dari masyarakat, mulai dari pekerja harian, pengemudi angkutan, hingga pelaku UMKM yang aktivitasnya terganggu akibat sulit memperoleh BBM. Kondisi ini, kata dia, tidak boleh dibiarkan berlarut karena menyentuh langsung denyut ekonomi rakyat.

Dari hasil pemantauan lapangan, DPRD menemukan indikasi adanya penurunan volume pasokan ke SPBU dibanding kebutuhan normal. Ketimpangan itulah yang diduga menjadi penyebab antrean terus mengular.

“Kalau suplai berkurang, dampaknya langsung terasa di lapangan. Masyarakat tidak peduli soal data di atas meja—yang mereka rasakan adalah sulit mendapatkan BBM,” tegasnya.

Junaidi mendorong penambahan distribusi secara cepat untuk mengurai kepadatan antrean. Selain itu, ia meminta audit distribusi dilakukan secara terbuka agar publik mengetahui penyebab pasti gangguan pasokan.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah aksi cepat, bukan saling lempar penjelasan. Pulihkan pasokan, stabilkan distribusi, dan pastikan masyarakat bisa kembali beraktivitas normal,” tukasnya.

Pihak DPRD Kalteng memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga ketersediaan BBM benar-benar kembali stabil di tengah masyarakat.

(Sat) PT Multimedia Borneo Mandiri.

)