PALANGKA RAYA, EksposBorneo.com – Ratusan sekolah di Kalimantan Tengah masih membutuhkan perbaikan infrastruktur. Keterbatasan anggaran pemerintah menjadi tantangan utama dalam mempercepat revitalisasi sekolah. Karena itu, Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah mendorong perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut untuk berpartisipasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, mengatakan kebutuhan revitalisasi sekolah masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan anggaran yang tersedia. Pernyataan itu disampaikan saat menerima tim Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan di Palangka Raya, Selasa (7/7/2026).

Pada 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalokasikan sekitar Rp59 miliar atau dibulatkan menjadi Rp60 miliar dari APBD untuk program revitalisasi sekolah. Namun, anggaran tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan perbaikan sekitar 440 sekolah yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kalteng.

“Kalau saya dikasih uang Rp1 triliun juga akan kurang untuk bangun sekolah-sekolah semua,” ujar Reza.

Menurut dia, persoalan infrastruktur pendidikan merupakan pekerjaan yang terus berlanjut. Setelah satu sekolah selesai diperbaiki, sekolah lain kembali mengalami kerusakan sehingga membutuhkan penanganan baru.

“Contohnya, sekolah yang satu sudah dibangun. Berjalan, sekolah lain lagi yang rusak. Kecuali semuanya diperbaiki sekaligus, tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar,” katanya.

Revitalisasi Sekolah Kalteng Gunakan Sistem Verifikasi Digital

Untuk memastikan bantuan revitalisasi tepat sasaran, Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah menerapkan sistem pendataan berbasis digital. Seluruh usulan perbaikan sekolah kini wajib diajukan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dipadukan dengan aplikasi internal serta dilengkapi dokumentasi kondisi bangunan.

Langkah tersebut diterapkan setelah ditemukan sejumlah ketidaksesuaian antara laporan kerusakan sekolah dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Reza mencontohkan, pernah ada sekolah yang melaporkan bangunannya mengalami kerusakan berat. Namun, setelah diminta mengunggah dokumentasi melalui sistem, kondisi bangunan ternyata masih tergolong layak.

“Ada yang ditulis rusak berat, tapi setelah diminta mengunggah foto ternyata bangunannya masih bagus. Sekarang semua bisa diverifikasi karena ada dokumentasinya,” ujarnya.

Selain itu, sistem digital tersebut mempermudah pemerintah pusat melakukan verifikasi usulan revitalisasi, termasuk terhadap sekolah yang berada di wilayah terpencil.

“Kalau memang lokasinya jauh, sekarang bisa dibantu dengan teknologi. Bahkan bisa dilakukan pengecekan melalui sambungan video sehingga kondisi sekolah tetap dapat dipastikan,” jelasnya.

Program CSR Diharapkan Percepat Perbaikan Sekolah

Reza mengungkapkan pemerintah pusat kini mengambil peran lebih besar dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Pada 2025, sebanyak 72 sekolah di Kalimantan Tengah menerima bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat.

Dana tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing sekolah dan dikelola melalui mekanisme swakelola sesuai ketentuan yang berlaku.

“Uangnya langsung masuk ke rekening sekolah. Dinas tidak mengelola anggarannya. Sekolah yang melaksanakan pembangunan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat,” katanya.

Seluruh program revitalisasi yang bersumber dari pemerintah pusat itu, lanjut Reza, telah selesai dilaksanakan pada 2025.

Meski demikian, kebutuhan perbaikan sekolah masih cukup besar. Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah mengajak perusahaan di sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan sektor usaha lainnya untuk menyalurkan program CSR guna mendukung pembangunan fasilitas pendidikan.

Berdasarkan hasil pemetaan, masih terdapat sejumlah sekolah di sekitar wilayah operasional perusahaan yang memerlukan rehabilitasi bangunan maupun peningkatan sarana pendidikan.

“Jangan sampai perusahaan mengelola ribuan hektare lahan, tetapi sekolah di sekitar wilayah operasionalnya masih rusak. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama,” tegas Reza.

Ia menambahkan, data sekolah yang membutuhkan perhatian telah disampaikan kepada sejumlah instansi terkait agar dapat menjadi perhatian bersama, termasuk perusahaan yang beroperasi di sekitar lokasi sekolah.

Keterlibatan dunia usaha diharapkan mampu mempercepat pemerataan kualitas infrastruktur pendidikan di Kalimantan Tengah, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil dan masih membutuhkan dukungan pembangunan. (Sat/will)