PALANGKA RAYA, EksposBorneo.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menyambut kedatangan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, di VIP Room Isen Mulang Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Jumat (31/7/2026). Kunjungan kerja tersebut berlanjut dengan peninjauan Posko Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.

Kunjungan Menkopolkam dilakukan di tengah meningkatnya kewaspadaan menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat koordinasi untuk memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.

Perkuat Sinergi Hadapi Puncak Musim Kemarau

Sebelum melakukan peninjauan lapangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (30/7/2026). Forum tersebut membahas perkembangan kondisi karhutla sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi puncak musim kemarau.

Gubernur Agustiar Sabran menegaskan curah hujan yang masih terjadi pada akhir Juli harus dimanfaatkan sebagai kesempatan memperkuat kesiapan seluruh Satuan Tugas (Satgas) Karhutla.

“Hujan yang turun saat ini adalah water break atau jeda waktu yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus dan September, bahkan bisa berlanjut hingga November. Untuk itu, Pemprov Kalteng telah resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026,” tegas Agustiar Sabran.

Menurutnya, kesiapsiagaan seluruh personel, peralatan, hingga dukungan logistik menjadi faktor penting agar setiap titik api dapat ditangani sejak dini sebelum meluas.

Bupati dan Wali Kota Diminta Bergerak Cepat

Gubernur juga meminta seluruh bupati dan wali kota di Kalimantan Tengah mengambil langkah cepat sesuai kondisi di daerah masing-masing. Ia menekankan pemerintah kabupaten dan kota tidak perlu menunggu situasi semakin memburuk untuk menetapkan status siaga darurat apabila wilayahnya memiliki tingkat kerawanan tinggi.

“Saya minta para bupati dan wali kota jangan lambat bergerak. Jangan ragu menetapkan Status Siaga Darurat dan segera menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ke perangkat daerah terkait untuk kelancaran operasional pemadaman, BBM, hingga konsumsi personel,” ujarnya.

Kunjungan Menkopolkam ke Posko Karhutla Tumbang Nusa diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, TNI, Polri, BNPB, BPBD, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.

Pemerintah berharap koordinasi yang semakin solid dapat mempercepat penanganan setiap kejadian karhutla sekaligus meminimalkan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan aktivitas ekonomi di Kalimantan Tengah. (Sat)