PALANGKA RAYA, EksposBorneo.com – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menekankan pentingnya akuntabilitas pemerintah desa dan kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta kepala desa dan lurah memastikan setiap program serta anggaran memberikan manfaat nyata bagi warga.

Penegasan tersebut disampaikan Agustiar saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Gedung Serbaguna GOR Indoor, Kamis (6/8/2026).

Rakor Pemdes tersebut mengusung tema “Penguatan Peran dan Akuntabilitas Kepala Desa/Lurah se-Kalteng dalam Mewujudkan Desa Tangguh, Aman, Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta Kartu Huma Betang Sejahtera.”

Menurut Agustiar, pemerintah desa dan kelurahan menjadi ujung tombak pelayanan publik. Karena itu, seluruh aparatur perlu memperkuat koordinasi dan memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Saya mengajak seluruh kepala desa dan lurah di Kalteng untuk terus memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Gubernur Dorong Pelayanan Publik dari Desa

Agustiar mengatakan pembangunan harus bergerak dari desa dan kelurahan. Pemerintah Provinsi Kalteng, lanjutnya, terus mendorong pemerataan pembangunan hingga wilayah pedalaman dan perkotaan.

Selain itu, ia mengingatkan pemerintah daerah agar menerapkan efisiensi anggaran secara tepat. Efisiensi, menurutnya, tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga meminta bupati dan wali kota mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat adat, mencegah konflik sosial, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Di sisi lain, Agustiar meminta pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau 2026. Pemerintah kabupaten dan kota perlu memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, anggaran, serta sistem deteksi dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala desa dan lurah juga harus aktif mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pemerintah desa dapat mengoptimalkan Dana Desa untuk memperkuat Desa Tangguh Bencana.

Akuntabilitas Desa Berkaitan dengan Data dan Bantuan

Gubernur juga mendorong pemerintah desa dan kelurahan memperkuat upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, ia meminta pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berjalan objektif dan transparan.

Data tersebut menjadi salah satu dasar penyaluran berbagai program bantuan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan data masyarakat tetap akurat agar bantuan, termasuk Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), tepat sasaran.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, mengatakan Rakor Pemdes menjadi sarana memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa dan kelurahan.

Menurut Linae, forum tersebut juga membahas peningkatan kapasitas aparatur. Materinya mencakup pencegahan karhutla, pemberantasan narkoba, akuntabilitas keuangan desa, tata kelola pertanahan, pemutakhiran data sosial ekonomi, serta keamanan dan ketertiban.

Rakor tersebut diikuti Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, unsur Forkopimda, bupati dan wali kota se-Kalteng, pimpinan perangkat daerah, serta instansi vertikal. Peserta juga terdiri dari 136 camat, 1.432 kepala desa, dan 139 lurah.

Selain itu, sejumlah narasumber dari BPS, BNN, BPN, BIN, TNI, Polri, Kejaksaan, dan kalangan mahasiswa turut memberikan materi. Melalui forum ini, Pemprov Kalteng mendorong pemerintah desa dan kelurahan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. (Sat)